Denpasar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menggelar rapat tindak lanjut hasil Desk Wawancara dan Verifikasi Lapangan oleh Tim Penilai Nasional pada Senin (1/9) bertempat di Ruang Dharmawangsa.
Rapat dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Wayan Redana selaku Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas, didampingi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, I Nengah Sukadana selaku Sekretaris Tim Pokja, serta dihadiri perwakilan Tim Pokja Pembangunan ZI.
Dalam rapat ini, Redana menegaskan agar setiap Pokja segera menindaklanjuti catatan dari Tim Penilai Nasional sesuai batas waktu. Pembahasan diarahkan pada peningkatan manajemen perubahan, penataan tata laksana, pengelolaan SDM, akuntabilitas kinerja, pengawasan, serta kualitas pelayanan publik.
Beberapa inovasi juga menjadi perhatian, seperti Artha Karya (MIPC for Disability Bali), Sistem Royalti, dan pengembangan fitur APELAN. Sejumlah langkah tindak lanjut telah dilakukan, di antaranya replikasi APELAN dari Kanwil Maluku Utara dan Lampung, serta pembaruan dokumen evaluasi kinerja dan LKJIP yang akan diunggah melalui aplikasi E-RB.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, menegaskan komitmennya dalam menindaklanjuti catatan tersebut. “Kita harus bergerak cepat, memastikan setiap catatan Tim Penilai Nasional ditindaklanjuti dengan bukti nyata yang akuntabel. Semua langkah ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk memperkuat integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kanwil Kemenkum Bali, sekaligus mempercepat terwujudnya predikat WBBM,” ujarnya.
Rapat menyimpulkan bahwa seluruh catatan Tim Penilai Nasional akan segera ditindaklanjuti dengan bukti nyata yang dapat dipertanggungjawabkan, sebagai bagian dari upaya Kanwil Kemenkum Bali meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). (*)
0 Komentar