Merevival Kedaulatan Telekomunikasi Pemerintah Dalam Rangka Meningkatkan Keamanan Informasi Nasional

redaksi malam
0


Sleman,  radarnasional.net

Forum Discusi Group (FDG) Bidang Telekomunikasi dan Informatika ,dengan thema, Merevival Kedaulatan Telekomunikasi Pemerintah dalam rangka Meningkatkan Keamanan Informasi Nasional, di prakarsai Kementerian Polhukam RI, Kamis, (27/6) The Alana Hotel & Convention Centre. Sleman,Yogyakarta.


Menampilkan pembicara dari : Bapenas, Kemenkominfo RI, Akademisi, Industri Telekomunikasi, Waaskomlek TNI, Direktur Riset CIRis, Dirhubad,Industri Produk sistim Pertahanan, Komunikasi, Sistim dan Energi.

Hadir dan memberikan sambutan Wakil Gubernur DIY, Mewakili Gubernur DIY, juga hadir serta memberikan sambutan sekaligus membuka acara (FDG) Deputi III Menko Polhukam, Pejabat  TNI, Sipil, Akademisi, pejabat Kominfo, dan Pemda DIY, serta tamu undangan lainnya.

Gubernur DIY, dalam sambutan yang dibacakan, Wakil Gubernur, KGPAA PA X, mengatakan ,Keamanan atas situs Pemerintah haruslah terjaga dengan baik demi akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap substansi informasi yang disediakan, sebab jika tampilan situs di rusak maka layanan publik akan terhenti dan informasi yang bersifat sensitif jatuh ketangan  pihak yang salah, yang bisa menimbulkan permasalahan yang serius.

Sementara itu, Deputi III Menko Polhukam, Marsma.TNI.Resmihadi Sutedja, membacakan sambutan Menko Polhukam mengatakan, Tujuan pelaksanaan FDG ini, untuk menghimpun berbagai pandangan, pendapat dan pemikiran, untuk mengetahui sejauh mana permasalahan-permasalahan terkait dengan kedaulatan guna kemandirian Telekomunikasi Pemerintah, sehingga dapat mewujudkan keamanan Informasi Nasional, dalam menghadapi berbagai ancaman dan tantangan dunia cyber seiring kemajuan dibidang TIK.

Lanjut Marsma TNI.Resmihadi Sutedja, Dengan memperhatikan karakteristik masyarakat Indonesia yang majemuk, dengan kebebasan  berpendapat dan berserikat yang dilindungi  undang-undang , seringkali salah menggunakan tekonologi dan informatika, dan dijadikan alat atau sarana untuk mengambil keuntungan, baik secara pribadi maupun golongan yang merugikan kepentingan negara dan bangsa.

Saat ini telah terjadi perang Cyber atau Cyber War diseluruh dunia, dengan tujuan mengumpulkan data intelijen, dll. Selain itu akses terhadap informasi yang bersifat stategis dalam pemerintahpun dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan tidak terpuji dan sampai pada tindakan pencurian sumber daya alam oleh negara lain.

Penegak hukum sering tertinggal beberapa langkah, akibat bocornya informasi strategis dalam upaya penindakan, maupun kurangnya dukungan teknologi dalam upaya penegakan hukum, ujar, Deputi Menko Polhukam.

Jika terus dibiarkan maka Indonesia akan terus menjadi sasaran tindakan yang selalu akan merugikan bangsa dan negara, kondisi ini akan melemahkan stabilitas politik, keamanan serta pertahanan negara dan kesejahteraan mayarakat.

Sementara itu, dalam sesi Diskusi ,salah satu topik yang menarik adalah tentang produk perangkat industri teknologi, yang masih banyak di Import dari negara lain, hal ini sangat riskan dan membahayakan.

Maka saat ini (kita) Bangsa Indonesia perlu membagun kedaulatan industri teknologi  dalam rangka untuk memperkuat ketahanan negara,untuk itu  Pemerintah perlu memberikan dukungan dan perhatian yang kuat terhadap industri dalam negeri.

Menurut pendapat , (TM Adham Johan) salah satu pembicara ( FDG) dari PT.Hariff Daya Tunggal Engineering, inovasi teknologi dibidang elektronik engineering, hardware dan software untuk industri dan produk sistim pertahanan, telekomunikasi, mengatakan Ada tiga perangkat dasar dalam telekomunikasi, (brainware, hardware, software) bila kita membeli perangkat import memang handal, tapi konsekuensinya adalah "tidak aman" karena dikendalikan pihak luar, sedangkan produk nasional aman & handal karena dikendalikan pihak dalam negeri.pungkasnya.(ypt)
Tags

Posting Komentar

0 Komentar

Posting Komentar (0)
4/related/default